Provinsi Riau
Siap Terapkan WFH, Pemprov Riau ‘Kunci’ Kendaraan Dinas dan Hemat Listrik di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Plt Gubernur Riau menyampaikan rencana pemberlakuan WFH bagi ASN sebagai upaya efisiensi penggunaan listrik dan BBM di tengah tekanan harga energi global. (Dok Diskominfotik Riau)
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan work from home (WFH). Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
"Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penghematan listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH," kata SF Hariyanto, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, program yang direncanakan mulai berlaku pada April tersebut bertujuan untuk mendukung efisiensi energi di tengah tekanan global.
"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Sebelumnya berada di angka 70 dolar per barel, kini sudah di atas 100 dolar per barel. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," kata SF Hariyanto.
Ia mengatakan, saat kebijakan WFH diberlakukan, kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak boleh dipergunakan dan harus diamankan di rumah penanggung jawab kendaraan.
"Saat ini masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat, namun kemungkinan akan diberlakukan pada Jumat. Jadi untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh digunakan dan harus disiagakan di rumah," katanya.
Selain itu, untuk menghemat penggunaan listrik, Plt Gubernur Riau meminta agar AC dan lampu di kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dimatikan pada Jumat hingga Minggu.
"Listrik dan AC dimatikan saja pada Jumat hingga Minggu. Senin hingga Kamis, tidak perlu menghidupkan AC pada pagi hari. Buka saja jendela, dan jika sudah siang baru AC dinyalakan," katanya.
Meskipun WFH nantinya telah diberlakukan, SF Hariyanto menekankan bahwa kinerja pegawai Pemprov Riau tidak boleh berkurang.
"Tetap kerja. Jadi nanti hari Jumat itu, bekerja melalui Zoom saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan," katanya.
Nantinya, untuk memastikan efisiensi ini berjalan sesuai skema yang diterapkan, Plt Gubri meminta OPD untuk melakukan evaluasi.
"Jadi saya minta kepala OPD melakukan evaluasi terhadap program ini. Berapa besaran listrik yang dikeluarkan pada bulan sebelumnya dibanding dengan saat sudah diberlakukannya kebijakan. Apakah ada pengurangannya, dan apakah program ini efektif," pungkasnya. (MNC/MCR)
