Dampingi 19 Desa, Yayasan Hutan Tropis Tawarkan Kolaborasi ke Pemprov Riau

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membuka peluang kolaborasi dengan Yayasan Hutan Tropis dalam mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai program pemerintah, khususnya di bidang kehutanan, perkebunan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris Yayasan Hutan Tropis, Nofri Iswandi, mengatakan pihaknya merupakan yayasan yang berafiliasi dengan Earthworm Foundation di Swiss. Organisasi tersebut saat ini fokus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan.

"Kami dari Yayasan Hutan Tropis berafiliasi dengan Earthworm Foundation di Swiss. Latar belakang sekarang fokus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, tidak hanya 100 persen berorientasi pada profit, tetapi juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan," ujar Nofri di Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/09/2026).

Dijelaskan, pihaknya saat ini telah melakukan pendampingan sejumlah desa di Provinsi Riau. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan.

"Saat ini konsentrasi pendampingan berada di 19 desa yang masih memiliki sisa tutupan hutan. Jika kami bisa melakukan MoU dengan pemerintah provinsi, pendampingan bisa merata ke seluruh daerah," jelasnya.

Nofri ungkapkan, salah satu bentuk implementasi yang telah dilakukan berada di sektor perkebunan dengan memberikan pendampingan kepada petani di lahan marginal atau lahan yang kurang subur. Melalui penggunaan pupuk organik dan teknik tertentu, lahan tersebut didorong agar kembali produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

"Contoh implementasi konkret sektor perkebunan, tim kami mendampingi petani di lahan marginal atau kurang subur dengan aplikasi pupuk organik dan teknik tertentu sehingga lahannya menjadi produktif. Itu sudah ada buktinya pada petani bimbingan kami di Indragiri Hulu," ungkapnya.

Ia menambahkan, rencana kerja sama dengan Pemprov Riau juga ditawarkan tanpa membebani APBD. Seluruh sumber daya yang dimiliki Yayasan Hutan Tropis akan diarahkan untuk membantu mempercepat program pemerintah di sejumlah sektor.

"Seluruh tim dan sumber daya dari kami disediakan tanpa membebani anggaran daerah. Kami hadir untuk membantu percepatan program kerja di dinas-dinas seperti Disbun, Disnaker, dan DLHK," tambahnya.

Menanggapi rencana tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik keinginan Yayasan Hutan Tropis untuk membangun kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi dengan pihak eksternal dapat dilakukan sepanjang memiliki tujuan positif dan memberikan manfaat bagi pembangunan Riau.

"Maksud dan keinginan dari Yayasan Hutan Tropis untuk menjalin kesepakatan serta kolaborasi dengan pemerintah daerah tentu kita sambut baik. Selama niatnya positif untuk membangun Riau, tidak ada masalah dan akan kita dukung sepenuhnya," ucap Plt Gubri SF Hariyanto.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan, menyatakan arahan pimpinan terkait rencana kerja sama tersebut akan segera ditindaklanjuti. Proses teknis akan dilakukan untuk mempersiapkan kesepakatan hingga penandatanganan nota kesepahaman.

"Arahan Bapak Gubernur akan segera kami tindak lanjuti di tingkat teknis untuk memproses kesepakatan dan penandatanganan MoU. Kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kontribusi Yayasan Hutan Tropis di Riau." pungkasnya. (MNC/MCR)