Siak

Siak Kembangkan KITB, Investasi Swasta Rp300 Miliar untuk Galangan Kapal Terbesar se-Sumatera

RIAU Senin, 20 April 2026 - 17:13 WIB  |    Reporter : Maudhi NC   Redaktur : Fithriady Syam  
Siak Kembangkan KITB, Investasi Swasta Rp300 Miliar untuk Galangan Kapal Terbesar se-Sumatera

Kabupaten Siak mulai mengembangkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan menggandeng investor swasta yang mengucurkan lebih dari Rp300 miliar untuk membangun galangan kapal terbesar se-Sumatera. (Dok Pemkab Siak)

SIAK – Di tengah tekanan fiskal daerah, Kabupaten Siak menggebrak sektor industri maritim yang selama ini nyaris tidur di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Ditandai dengan peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) dan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 km yang semuanya berasal dari dana swasta di kawasan industri milik Pemda.

Bersama para pihak, Pemkab Siak berhasil meyakinkan PT MNS untuk menanamkan nilai investasi senilai Rp300 miliar lebih, dimana tahap pertamanya direalisasikan sebesar Rp100 miliar lebih. Bupati Siak Afni Zulkifli menyatakan galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar se-Sumatera.

Peresmian pembangunan galangan kapal ini dilakukan langsung oleh Bupati Afni serta turut didampingi oleh jajaran komisaris dan direksi PT MNS, komisaris dan direksi PT KITB, Forkopimda, Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, serta masyarakat.

Bupati Afni mengapresiasi komitmen PT MNS mengucurkan investasi besar di KITB, menandai babak baru geliat ekonomi sektor maritim di kawasan industri tersebut.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterimakasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni dalam sambutannya, Senin (20/4).

Afni memproyeksikan KITB menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan di tingkat Provinsi Riau dan Pulau Sumatera. Lokasi ini diharapkan menjadi jalur distribusi pasokan komoditas, baik ke dalam maupun ke luar Provinsi Riau, serta lintas negara.

Dengan menggandeng pihak swasta menanamkan investasi di Siak, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KITB menurutnya adalah harta karun yang dimiliki oleh Siak dan mulai dibenahi pelan-pelan. 

“Meski sempat ditinggal dalam kondisi sulit, pelan-pelan KITB kita benahi. Kawasan ini menjadi harga mati untuk terus dikembangkan. Saya juga meminta agar kawasan ini ditata ulang. Investasi dipermudah, proses izin dipercepat, aturan hukumnya diperjelas, agar investor tidak ragu dan memiliki kepastian berinvestasi di sini. Saya ingatkan kepada jajaran saya, jangan ada pungli-pungli kepada para investor,” tegas Afni.

KITB dapat dikatakan sudah lama ‘tertidur’. Padahal, instrumen pengembangan kawasan ini tergolong lengkap, mulai dari pengelola, payung hukum dalam bentuk perda, hingga pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, pada kenyataannya kawasan industri tersebut hanya sebatas nama, sementara aktivitas industrinya belum pernah terwujud. Luas lahan pun terus berkurang akibat peralihan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Investor yang sebelumnya disebut akan membangun berbagai industri hingga kini belum terlihat realisasinya. Bahkan, lahan yang telah mereka kuasai masih berupa semak belukar.

“Saya ingin kawasan ini ditata ulang. Jajaran direksi KITB harus mengkaji kembali SHGB yang sudah dialihkan. Tenant yang sudah menguasai lahan harus diberikan peringatan, termasuk kepastian kapan akan mulai membangun. Kalau mereka serius, bantu proses cepat perizinannya.

Saya mau tenant lain mengikuti langkah MNS ini. Beberapa bulan lalu mereka ekspos rencana bisnis di depan saya, kita yakinkan dan Alhamdulillah hari ini ground breaking. Ini namanya bukan omon-omon,” ujar Afni, disambut tepuk tangan.

Afni menambahkan, Kementerian Perhubungan juga berjanji akan mengembalikan pengelolaan kawasan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Proses tersebut saat ini tengah dipersiapkan, mengingat salah satu persyaratan dari kementerian adalah pembentukan BUP baru, bukan menggunakan BUP yang lama.

“Saya juga mohon doa, agar pelabuhan di kawasan ini kembali kita kelola. Pasca ambruknya jembatan pelabuhan, saya langsung menghadap Bapak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah beliau berjanji pengelolaan kawasan ini akan tetap diberikan kepada BUMD Siak, dengan catatan BUP-nya harus baru. Sekarang ini tengah kita siapkan,” sebut Afni.

Sementara itu Direktur PT MSN Yudi Utomo menjelaskan, pembangunan galangan kapal ini sejak dimulai pembangunan hingga pengoperasian akan menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 200 orang. Dengan komposisi mayoritas adalah tenaga kerja lokal dengan background keahlian teknik, dibuktikan dengan KTP Siak. 

“Sejak dibangun hingga beroperasi nanti kami membutuhkan kurang lebih 200 orang tenaga kerja. Spesifikasinya mayoritas tentu tenaga teknik, terutama teknik pengelasan. Kami mengikuti saran Ibu Bupati untuk memprioritaskan warga Siak,” sebut Yudi.

Berbicara potensi Pasar, Yudi menjelaskan bahwa potensinya sangat tinggi. Dibuktikan berdasarkan hasil kajian fisibility study dimana tercatat arus kapal luar dan dalam negeri di Provinsi Riau sebanyak 8.539 untuk kapal dalam negeri dan 331 untuk kapal luar negeri.

Keunggulan galangan yang dibangun oleh PT MNS lokasinya dekat dengan muara, menghadap langsung ke arah Selat Padang. Ditambah lagi Group PT MNS mengoperasikan 123 kapal milik sendiri. 

“Lokasi ini sangat strategis, apalagi kami percaya komitmen kepemimpinan Ibu Bupati yang ramah investor, makanya kami tidak ragu untuk berinvestasi tahap pertama Rp100 miliar lebih disini. Berdasarkan kajian kami ada 8.539 lalu lintas kapal domestik, dan 331 kapal luar negeri yang keluar masuk Provinsi Riau. Selain itu sampai tahun ini tidak ada galangan kapal lain lagi yang tersedia,” urainya.

Selain membangun galangan kapal, PT MNS juga membangun investasi fasilitas pemurnian air sendiri. Selain itu akses jalan sepanjang 1,2 km dibangun dengan nilai lebih dari Rp7 miliar, untuk mempermudah jalur akses di kawasan industri.

“Di sini kami juga membangun fasilitas Reverse Osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tantangan utama pembangunan di KITB adalah ketersediaan air bersih, namun kami insyaallah dapat mandiri.

Begitu pula dengan infrastruktur jalan, setelah mendapat arahan dan dukungan dari Pemda Siak, kami membangun jalan dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar di kawasan ini,” pungkasnya. (MNC/MCR)

Laporan : Maudhi NC
Redaktur : Fithriady Syam





Berita Lainnya