Unri Perkuat Layanan Rektorat, 75 Staf Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

PEKANBARU – Universitas Riau (Unri) mulai memperkuat standar pelayanan di lingkungan rektorat dengan membekali 75 aparatur dan staf melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pelayanan Prima.

Program yang digelar Biro Keuangan dan Umum (BUK) Unri bekerja sama dengan LSP MKC Manajemen Kewirausahaan Cerdas tersebut berlangsung selama dua hari, 21–22 Agustus 2026. Peserta berasal dari unsur Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Ketua Tim, Ketua Kelompok Kerja (Pokja), hingga staf di lingkungan Unri, khususnya Rektorat.

Berbeda dari pelatihan yang hanya berfokus pada pemahaman teori, peserta juga mendapat kesempatan mengasah kemampuan pelayanan melalui praktik dan penugasan.

Materi yang diberikan mencakup pengetahuan produk dan layanan, komunikasi efektif, teknik promosi layanan, membangun relasi dengan pengguna, komunikasi melalui telepon, pengelolaan layanan berkualitas, hingga penanganan keluhan.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada 24 Agustus 2026. Sertifikasi tersebut diharapkan menjadi tolok ukur kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip pelayanan prima di lingkungan kerja masing-masing.

Kepala Biro Keuangan dan Umum Unri, Evi Nadhifah, S.Si, mengatakan kualitas pelayanan menjadi salah satu cerminan institusi. Interaksi antara petugas dengan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun masyarakat turut menentukan bagaimana layanan perguruan tinggi dirasakan oleh penggunanya.

“Melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi pelayanan prima ini, kami berharap peserta memiliki pemahaman dan keterampilan yang semakin baik dalam memberikan layanan. Kompetensi yang meningkat tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan di lingkungan Unri,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan tata kelola layanan kampus agar semakin profesional dan responsif.

Pelatihan dan sertifikasi ini sekaligus menjadi langkah Unri membangun budaya pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian urusan administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan.

Dengan standar kompetensi yang terukur, kemampuan yang diperoleh peserta diharapkan dapat diterapkan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari serta mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang semakin modern. (MNC/SP)