Evaluasi Program Strategis Nasional, Sekdaprov Riau Ungkap Capaian Positif di Sejumlah Sektor

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat evaluasi progres Program Strategis Nasional bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program di Provinsi Riau. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta kesesuaian laporan dengan kondisi nyata di lapangan guna mendukung keberhasilan program pemerintah pusat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi vertikal yang telah menjalankan program strategis nasional di daerah. Ia menilai sinergi menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program pemerintah pusat di Provinsi Riau.

“Saya mengapresiasi seluruh instansi vertikal yang menjalankan program strategis nasional,” ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, dalam perjalanan program sejak Januari hingga Mei 2026, terdapat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Namun demikian, masih ada beberapa program yang progresnya belum mencukupi.

Untuk program KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih, Syahrial menyebut progres di Riau berjalan cukup baik. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat juga menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah.

Program pembangunan 3 Juta Rumah juga terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ia menambahkan, sektor ketahanan pangan di Riau hingga saat ini juga masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Pada sektor pelayanan masyarakat, program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS disebut tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, akses pendidikan juga terus ditingkatkan melalui revitalisasi sekolah.

Syahrial Abdi juga menyoroti pengendalian inflasi di Riau yang dinilai cukup baik. Selain itu, kerja sama dengan daerah lain serta kemudahan perizinan juga terus diperkuat melalui perubahan regulasi yang lebih efektif.

Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem terus berprogres. Namun masih terus membutuhkan perkembangan.

Ia menegaskan, seluruh laporan untuk pemerintah pusat tentang progres ini yang menjadi kewajiban gubernur harus benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Ditekankan, informasinya tidak boleh berbeda antara data dan informasi dengan kenyataannya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrial berharap seluruh program strategis nasional di Riau dapat terkoordinasi dan terkomunikasi dengan lebih baik antarinstansi.

Menurutnya, langkah itu penting untuk meminimalisir risiko munculnya pemberitaan negatif akibat perbedaan perspektif, terutama di internal pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini menggambarkan sinergi dan membuat komunikasi kita lebih baik dari hari ke hari untuk menyukseskan program strategis nasional di Provinsi Riau,” tutupnya. (MNC/MCR)