Pekanbaru
Mahasiswa UIR Gelar Aksi di DPRD Riau, Bawa 9 Aspirasi dan Tuntutan untuk Pemerintah Pusat
Anggota DPRD Riau menerima dan menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) saat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (11/6/2026). (Dok UIR)
PEKANBARU – Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi masyarakat Riau yang meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Para mahasiswa mendesak DPRD Riau untuk meneruskan berbagai aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. Tuntutan yang disampaikan mencakup efisiensi anggaran negara hingga transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
Baca Juga : Beredar Kabar Diundur, Rapat Senat Bahas Pilrek Unri Dipastikan Tetap Dilaksanakan 17 Juni
Presiden Mahasiswa UIR, Muhammad Danu, menyampaikan bahwa terdapat sembilan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Menurutnya, seluruh tuntutan itu lahir dari keresahan masyarakat Riau terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat.
Tuntutan pertama, Mahasiswa UIR meminta Pemerintah Pusat menghentikan pemborosan anggaran negara yang tidak berdampak dan segera hadirkan kebijakan untuk memperkuat rupiah.
Kedua, berhenti menjual narasi keberhasilan, segera hadirkan solusi konkret untuk menjawab permasalahan ekonomi rakyat.
Ketiga, bersihkan Badan Gizi Nasional dari korupsi dan kepentingan politik.
Keempat, jika tidak efektif, hentikan dan evaluasi total program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih.
Kelima, hentikan sentralisasi ekonomi desa, jangan jadikan Koperasi Merah Putih sebagai proyek mahal yang membebani rakyat.
Keenam, permudah akses dan wajibkan PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) bagi sarjana pendidikan untuk menjamin profesionalitas guru serta mengatasi ketimpangan akses sertifikasi pendidik.
Baca Juga : SPMB Riau Berjalan Lancar Tanpa Kendala, Lebih dari 55 Ribu Calon Murid Sudah Pilih Sekolah
Ketujuh, tetapkan status darurat nasional untuk perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak.
Kedelapan, segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka putus sekolah melalui program intervensi nasional yang terukur dan berkelanjutan.
Kesembilan, audit dan buka secara transparan penggunaan 20 persen anggaran pendidikan nasional kepada publik.
Dengan sembilan tuntutan tersebut, mahasiswa UIR meminta DPRD Riau menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat.
"Kita minta komitmen dari DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat beserta dengan bukti penyerahan aspirasi. Kami ingin memastikan keluhan masyarakat ini benar-benar sampai kepada Pemerintah Pusat," ucap Danu.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa, anggota DPRD Riau Edi Basri yang didampingi Abdullah dan HM Sumardany Zirnata, menyebut bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan mahasiswa tersebut. Menurutnya, ini bagian dari demokrasi dan penting untuk disuarakan.
Karena itu, pihaknya sebagai perwakilan DPRD Riau akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI nantinya.
"Kita sepakat dengan anak-anak kita ini, dan tuntutan mereka ini akan kita sampaikan kepada pusat, berikut juga dengan bukti penyerahannya," tegas Edi. (MNC/SP)
