Menko Airlangga Ungkap Ketahanan Ekonomi RI: Stabil di Tengah Gejolak, BBM Tetap Aman

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ditengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak mentah dunia, Indonesia berada dalam kondisi perekonomian yang stabil.

Tidak hanya itu, Airlangga juga membawa kabar baik bagi masyarakat Indonesia bahwa kondisi stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga.

"Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil, dengan fundamental yang kokoh, dan hingga saat ini stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," katanya, dalam konferensi pers virtual terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini, pada Selasa (31/3/26).

Menko Bidang Perekonomian ini menambahkan, ditengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh.

Airlangga mengungkapkan, situasi global saat ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.

"Kami menyampaikan tindak lanjut arahan Presiden, khususnya dalam hal mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, serta memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif," lanjutnya.

Menko Airlangga melanjutkan, sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026 mendatang.

Ia menjelaskan bahwa Pertamina telah siap mengimplementasikan proses pencampuran (blending) biodiesel tersebut. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Lebih lanjut, dalam enam bulan pertama penerapan, kebijakan ini juga diproyeksikan memberikan penghematan, baik dari sisi penggunaan energi fosil maupun subsidi biodiesel, dengan nilai mencapai sekitar Rp48 triliun.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum, dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Menteri ESDM," tutupnya. (MNC/MCR)